SeragamTenaga Honorer dan PNS Dibedakan. Selasa, 20 Desember 2011 21:27 WIB. Editor: Romualdus Pius. lihat foto. TRIBUNNEWS/HERUDIN. Ratusan guru honorer dari berbagai daerah di Indonesia yang Efek membedakan seragam PNS dan honorer," ucap pemilik video. Curhatan honorer yang akan dipecat jadi menantu oleh mertuanya ini menuai berbagai tanggapan dari warganet. "Karena ada beberapa orang yang kadang lupa dengan t4nya," kata warganet. "Iya, kenapa harus dibedakan ya bu. Jadinya kayak ada perbedaan sosial. ATURANSERAGAM PNS - Pegawai Honorer Dilarang Pakai Seragam PNS, Ganti Pakai Atasan Putih Bawahan Hitam Tanpa Atribut PNS TRIBUNKALTIM.CO - Ada yang berbeda pada apel aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Kalsel, Senin (9/12/2019) tadi, terutama bagi mereka yang berstatus pegawai non PNS (pegawai negeri sipil). Dalamperaturan tersebut, honorer tidak mengenakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki, seperti biasa lagi. Melainkan, memakai baju berwarna biru dengan kombinasi celana/rok berwarna biru dongker. Seragam tersebut dipakai selama 4 hari dari hari Senin hingga Kamis, sedangkan hari Jum'at honorer tetap memakai baju kurung sama seperti PNS. Seragamtersebut yang belum dimiliki oleh guru honorer, sehingga menimbulkan perbedaan ketika di sekolah. Perbedaan seragam ini pula yang membuat guru honorer dianggap mempunyai value lebih rendah daripada guru PNS. Dengan perbedaan guru honorer dengan PNS tersebut, terutama gaji, memang menjadi alasan utama guru honorer sering menuntut untuk contoh soal cerita sistem persamaan linear tiga variabel dan jawabannya. Jakarta - Honorer, PNS Pegawai Negeri Sipil, dan PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah tiga hal yang berbeda. Meskipun sama-sama bekerja pada instansi pemerintahan, ketiganya sangat Peraturan Pemerintah PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS Pasal 1 Ayat 1 “Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Sementara PNS menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 3, didefinisikan sebagai “... warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”Sedangkan PPPK menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4, adalah “... warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.”Inilah perbedaan ketiganyaStatus ASN Aparatur Sipil NegaraMenurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6, PNS dan PPPK termasuk ke dalam ASN. Sementara honorer tidak termasuk ke dalam golongan ini. Iklan FasilitasDilansir dari Bisnis, PNS akan mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan pengembangan kompetensi. Sementara PPPK mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, dan perlindungan pengembangan kompetensi. PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun dan hari tua karena mereka diangkat dengan perjanjian waktu kerja. Standar PengupahanUpah atau gaji PNS dan PPPK diatur secara jelas dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 dan PP Nomor 98 Tahun 2020. Gaji mereka diatur sesuai golongannya. Sementara honorer tidak memiliki standar pengupahan yang RAHIMA SARIBaca juga Tahun Depan Tenaga Honorer Dihapus, Bagaimana Nasib Mereka? Status tenaga kerja honorer atau tenaga kontrak pada sistem kepegawaian pemerintah dicanangkan akan dihapus pada 2023. Penghapusan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Artinya, status pegawai pemerintah akan terbagi menjadi dua, yakni Pegawai Negeri Sipil PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak PPPK. Kedepannya, pegawai honorer yang aktif saat ini dapat diangkat menjadi PNS melalui proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara CASN. Sedang ramai diperbincangkan, sudahkan Anda mengetahui definisi dan perbedaan pegawai honorer, PPPK, dan PNS? Simak ulasan yang sudah Glints for Employers rangkum berikut ini! Apa itu Tenaga Kerja Honorer?Apa itu PPKP?Apa itu PNS? Apa itu Tenaga Kerja Honorer? Definisi tenaga honorer ditetapkan pemerintah melalui PP Nomor 48 Tahun 2005 yang diperbarui pada PP Nomor 56 Tahun 2012 berikut ini “Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.” Pegawai Honorer kemudian dibagi dalam 2 kategori, yakni kategori I dan II. Melansir Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2010, kategori I adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN atau APBD. Sedangkan, kategori II penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau APBD. Melansir Merdeka, pegawai honorer dapat direkrut tanpa seizin pemerintah pusat. Sehingga, gajinya ditentukan oleh instansi atau pejabat pembina yang merekrut mereka dan didasarkan pada alokasi anggaran di satuan kerja Sarker. Sehingga, tidak ada aturan khusus yang mengatur besaran gaji honorer di instansi pemerintah. Baca juga Aturan Lengkap Seputar Kontrak Kerja Karyawan Apa itu PPKP? Secara ringkas, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK adalah pegawai outsourcing instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat. Masa kontrak PPPK minimal satu tahun dan dapat diperpanjang hingga 30 tahun tergantung kebutuhan dan kebijakan instansi. “PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.” UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Definisi di atas juga memperlihatkan perbedaan besar antara honorer dan PPPK. Status kepegawaian PPPK adalah sebagai Aparatur Sipil Negara ASN, sedangkan honorer berstatus non-ASN yang diangkat untuk mengisi jabatan dalam instansi pemerintahan. Karena statusnya sebagai ASN, maka PPPK mendapatkan sejumlah hak yang hampir sama seperti PNS. Seperti gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Perbedaannya, PPPK tidak mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Baca juga Peraturan dan Syarat Status Karyawan Tetap Apa itu PNS? “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.” UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Status kepegawaian PNS bersifat tetap dan mereka memiliki nomor induk pegawai nasional. Jauh berbeda dengan honorer dan PPPK yang memiliki perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Dibandingkan pegawai honorer dan PPPK, PNS mendapatkan hak yang paling banyak. Seperti gaji, tunjangan, fasilita, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Gabung dengan Komunitas untuk Perusahaan! Dapatkan newsletter gratis kami untuk terus terupadate tentang tren industri dan insight HR di Indonesia dan Asia Tenggara lewat email! - Ada beberapa jabatan kepegawaian di pemerintahan. Tiga di antaranya ialah PPTK, Honorer, dan PNS. Apa perbedaannya? Mari kita simak rincian perbedaan PPPK, Honorer, dan PNS di bawah ini. Pengertian PPPK PPPK merupakan kependekan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Golongan pegawai ini disebutkan dalam Undang-Undang UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN, PPPK diangkat dipekerjakandengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan. Merujuk pada pengertian tersebut maka PPPK merupakan pegawai yang bekerja dengan perjanjian kontrak dan mengacu kepada UU Ketenagakerjaan. Ringkasnya, PPPK merupakan pegawai yang di-outsourching oleh instansi pemerintah, baik pemda maupun pusat. PPPK dikontrak minimal selama setahun dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi. Baca Juga Kelulusan Calon ASN PPPK Teknis Formasi 2022 Dibatalkan BKN, Ini daftar Nama dan Alasanya "PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan," bunyi Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya, supaya lebih jelas mengenai perbedaan PPPK, Honorer, dan PNS, simak penjelasan tentang Honorer lebih dulu sebagai berikut ini. Pengertian Honorer Tenaga honorer ialah orang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah. Gaji honorer dibayar oleh APBN atau APBD. Honorer merupakan pegawai non-PNS dan non-PPPK. Sehingga status PPPK sama dengan status pegawai Honorer. Baca Juga SK PPPK Akhirnya Turun, Ratusan Honorer Pemkab Tasikmalaya Lakukan Sujud Syukur Perbedaannya, perekrutnya. Untuk instansi pemerintah daerah, pegawai honorer bisa direkrut tanpa ijin pemerintah pusat. Sedangkan PPPK direkrut melalui mekanisme terstruktur sesuai regulasi. Lalu apa bedanya dengan PNS? rinciannya di bawah ini. Ada yang berbeda pada apel aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Kalsel, Senin 9/12/2019 tadi. Terutama bagi mereka yang berstatus pegawai non PNS pegawai negeri sipil. Pasalnya jika pada apel sebelumnya, sejumlah pegawai Honorer mengenakan PDH pakaian dinas harian berwarna khaki layaknya PNS yang lainnya. Pada Senin 9/12/2019 tadi justru tidak. Honorer Dilarang Menggunakan Seragam PNS, Harus Pakai Atasan Putih Bawahan Hitam Mereka nampak mengenakan pakaian atasan putih dan bawahan hitam. Bahkan tidak hanya terlihat saat apel melainkan pemandangan itu mereka langsungkan hingga melaksanakan tugas sekalipun. Ya, tidak dipungkiri niatan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menerapkan pengenaan seragam baru bagi para pegawai Honorer pada Desember ini rupanya benar-benar nyata. Terbukti seperti pada Senin 9/12/2019 tadi, sejumlah pegawai Honorer pun terlihat tidak mengenakan pakaian PDH berwarna Khaki atau kecokelatan lagi, justru memakai seragam putih dan hitam. Menurut Kabag Humas Setda kota Banjarmasin, Yusna Irawan, tujuan penerapan perbedaan seragam itu untuk memudahkan menentukan mana pegawai Honorer dan PNS. "Karena selama ini, kita kan sering kesulitan membedakan mana yang PNS dan tenaga Honorer. Nah, dengan diterapkan perbedaan seragam ini, setidaknya bisa menjawab hal itu," jelasnya. Yusna juga mengatakan pelaksanaan aturan ini selain merujuk pada Permendagri tentang tata laksana PNS juga berdasarkan surat edaran wali kota Banjarmasin tentang pegawai Honorer yang tidak boleh lagi mengenakan atribut ASN. "Jadi kalau Senin dan Selasa seragam para PNS dan non PNS sama mengenakan pakaian PDH berwarna Khaki dan Kopri, sejak saat ini tidak lagi. Pegawai non PNS hanya boleh mengenakan pakaian putih dan hitam atau sasirangan saja. Dan itu pun tidak boleh mengenakan atribut PNS, " jelasnya. Sedangkan Suryati seorang pegawai Honorer di bagian humas Setda Kota Banjarmasin saat dimintai tanggapan tentang aturan tersebut mengaku tidak mempersoalkannya. Justru sebagai seorang pegawai meskipun non PNS sudah sewajarnya mentaati peraturan yang ada. "Kalau saya sih tidak masalah. Justru lebih suka mengenakan pakaian putih hitam karena biar tidak disangka PNS atau Guru," tutupnya. Honorer Dilarang Menggunakan Seragam PNS, Harus Pakai Atasan Putih Bawahan Hitam Guru Honorer Juga Dilarang Pakai Atribut PNS Kebijakan serupa juga dilakukan di Jawa Barat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Jabar Yerry Yanuar menyatakan, guru Honorer swasta tidak diperbolehkan menggunakan seragam PNS. Apalagi statusnya hanya guru Honorer swasta. "Sebetulnya aturannya tidak diperbolehkan ya swasta. Mungkin untuk kesamaan guru di negeri ya, ada. Tapi kalau swasta seharusnya tidak," kata Yerry, Jumat 20/9/2019. Menurut dia, pihaknya akan memperketat aturan mengenai penggunaan pakaian dinas PNS, khususnya bagi guru swasta. Alasannya, ke depannya, seragam tersebut tidak disalahgunakan. "Artinya, kami akan buat aturan lebih jelas bahwa swasta tidak boleh pakai baju seragam PNS," ucapnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kayong Utara, Hilaria Yusnani menuturkan, akan ada perbedaan antara seragam pegawai Honorer dan Pegawai Negeri Sipil PNS. Di aturan itu, seragam pegawai Honorer tidak lagi menggunakan Pakaian Dinas Harian PDH seperti sebelumnya. Kata Hilaria, hal itu sudah diatur lewat Peraturan Bupati. "Kalau Senin sama selasa, PNS pakai pakaian warna khaki, lalu kalau Rabu pakai pakaian putih-hitam," kata Hilaria di Sukadana, Senin 7/1/2019. Lantas, pada hari Kamis PNS menggunakan pakaian bercorak batik khas Kayong Utara. Hari Jumat, PNS menggunakan batik motif bebas. Sedangkan, untuk pegawai Honorer, mereka diwajibkan menggunakan pakaian hitam-putih mulai Senin hingga Rabu. Lantas, pada Kamis dan Jumat, seragam mereka sama dengan yang dikenakan PNS. "Jadi, untuk PTT Pegawai Tidak Tetap atau Honorer tidak boleh menggunakan pakaian selain yang disebutkan tadi," ujar Hilaria. Hilaria menyebut aturan terkait seragam kerja ini dalam rangka mendisiplinkan pegawai. "Sampao sekarang seragam masih warna-warni," imbuh Hilaria. Honorer Dilarang Menggunakan Seragam PNS, Harus Pakai Atasan Putih Bawahan Hitam

perbedaan seragam honorer dan pns